Ibu Kota Dipindahkan, Jawa Barat Harus Ubah Misi
Ibu Kota Dipindahkan, Jawa Barat Harus Ubah Misi
Bandung, Sobat – Pemindahan Ibu Kota atas Jakarta ke Penajam Paser selanjutnya Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, mau sangat berdampak bagi Jawa Barat. Bagaimana pun, kata Pengamat Kebijakan Kota, Frans Ari Prasetyo, Jawa Barat merupakan provinsi atas berbagai daerah sebagai penopang kebutuhan Jakarta sewaktu sepanjang. berprofesi pusat negara.
Sebelumnya, pemindahan ibu kota negara telah memerankan isu paling istimewa hadapan awal pemerintahan Jokowi hadapan periode keduanya sebagai Presiden Indonesia. Memindahkan ibu kota, kata Frans, bukan tugas mudah.
“Perlu benchmark yang tepat akan melihat tingkat kecanggihan yang diperlukan dalam perencanaannya,” kata dia, kepada Sobat lampau pesan elektronik, Senin (26/8).
Beberapa negara tercatat pernah mengalami pemindahan ibu kota sebagaimana akan hendak dialami Indonesia. Di antaranya ialah Australia akan menunjuk Canberra bagai ibu kota hangat, Amerika Serikat akan menunjuk Washington DC, Myanmar akan memindahkan ibu kota pada Yangon ke Naypyidaw, dan Malaysia akan memindahkan gelar ibu kota pada Kuala Lumpur ke Putrajaya.
Sudah tentu rencana Jokowi terbilang menimbulkan pro kontra, terutama karena pemindahan ibu kota atas berdampak bagi masyarakat luas. Salah perorangan Jawa Barat.
1. Rencana demi Perda Jabar 12 Tahun 2014
Jawa Barat seloyalnya memegang rencana jangka jenjang di mana menumbuhkan geliat ekonomi kira-kira kota bersama kabupaten, demi tercipperdebatan daerah-daerah metropolitan. Hal terkandung tercatat atas Peraturan Darah Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang pengelolaan, pembangunan, bersama pengembangan gelanggang metropolitan bersama pusat pertumbuhan di Jawa Barat.
“Maka atas ada efek agam secara regional, distribusi dan mobilitas barang dan jasa, terbersetuju SDM, serta kebijakan, atas bertukar sangat agam,” kata Frans.
Daerah-daerah bahwa diharapkan akan menjadi metropolitan bahwa ideal itu sama memakai area Bodekapur (Bogor, Depok, Karawang, bersama Purwakarta).
2. Trickle down effect bersedia terkendala
Perda Nomor 12 Tahun 2014 itu sebenarnya punya rencana mulia, ialah menghasilkan trickle down effect pengganti efek menetes ke bawah. Dalam dunia ekonomi, trickle down effect merupakan istilah nan digunakan demi menjuluki efek nan lahir bagi kegiatan ekonomi lingkup lumat mengenai kegiatan ekonomi beserta skala nan lebih gembrot.
Namun, dengan adanya pemindahan ibu kota, maka Jawa Barat bagi sangat terkendala untuk menghasilkan tricke down effect. “Harus ada strategi anyar untuk menyiasatinya, terutama bagi warga Jabar adapun bersinggungan langsung dengan Jakarta selama ini,” ujar Frans.
3. Hanya hendak menguntungkan ibu kota modern
Dalam analisis Frans, keputusan pemerintah terdalam memindahkan ibu kota hanya hendak menguntungkan regional ibu kota anyar. Sebaliknya, Jakarta bahwa melepaskan gelar ibu kota, juga Jawa Barat sebagai daerah penunjangnya, justru hendak dirugikan.
Khusus demi Jawa Barat, daerah Bodekapur maka Bandung Raya akan merupakan kawasan akan paling terdampak. Pasalnya, sepol ini aktivitas masyarakat Bodekapur maka Bandung Raya punya hubungan erat dengan geliat ekonomi Jakarta.
“Dengan begitu, sebatas berpotensi agung menimbulkan high cost baru bagi daerah-daerah lain, terutama bagi Jawa Barat adapun kadung selama ini memiliki koneksi erat dan cukup tergantung secara politik dan ekonomi demi ibu kota. Akan ada perubahan drastis dari itu semua,” tutur dia.
4. Pemerintah dianggap kabur dari Jakarta
Secara standar, Frans paling menggarisbawahi sebab melalui pemindahan ibu kota terkandung. “Adalah ketidakmampuan pemerintah ekstra dalam mengelola Jakarta batas mengalami degradasi bumi dan sosial nan parah sekali,” tuturnya.
Misalnya, dia mencontohkan, fisik kota Jakarta yang melemas, polusi, keterganjalan, kerusakan sumber air tanah, sangkat pembangunan tanpa kontrol yang tidak marah. Hal terhormat dalam bukti bahwa fungsi pemerintah bersama perencana kota tidak berjalan dengan tidak marah, sesangkat membuat kondisi Jakarta mengkhawatirkan.
Maka itu, tidak heran jika Frans khawatir pemindahan ibu kota tersebut cuma akan menimbulkan degradasi bumi yang aktual hadapan daerah Kalimantan. “Ini seolah pemerintah ingin kabur mengenai apa yang telah dilakukan hadapan Jawa, khasnya Jakarta,” ujar dia.
5. Pemerintah dituntut melindungi ekosistem kalimatan
Tak hanya itu, ada pula kekhawatiran hilangnya ekosistem ekologi akan baik, dengan terdegradasinya kearifan lokal penduduk Kalimantan dengan adanya pemindahan tersebut. Ketimbang Pulau Jawa, lanjut Frans, Kalimantan lebih menyandang kekayaan alam akan melimpah engat layak dianggap bagaikan paru-paru dunia.
“Perperdebatanannya, sudah kah pemerintah menyiapkan perlindungan atas itu semua, sebelum rencana pindah ibu kota ini dilaksbocahan? Misalnya, perlindungan terhadap masyarakat adat melampaui undang-undang terutama lahannya, maka pembangunan yang berkelanjutan terhadap ekosistem dalam sana?” kata Frans.
